Konstalasi Obyektif Politik Indramayu

Indramayu yang tidak bisa terpisahkan dengan klaim kota mangganya menjadi sebuah justifikasi yang harus bisa dibuktikan bukan hanya mimpi tak berharga. Dalam berbagai pergulatan sejarah Indramayu seakan tidak dapat bangun dari keterpurukan dan terkesan lari di tempat dalam berbagai aspek, baik soial, ekonomi, budaya bahkan Indeks pembangunan manusiapun sebagai parameter keberhasilan indramayu tidak juga menemukan perubahan yang signifikan. Kalau kita internalisasi dari sebuah fakta yang tidak bisa di elakkan dari kondisi obyektif potensi sumberdaya alam baik pariwisata atau potensi laut yang cukup menjadi icon Indramayu jika saja mempunyai orientasi positif pemerintahan hari ini dalam mengembangkan dan membangun eksistensi daerah bukan hanya mampu berkompetisi dalam tataran regional tapi juga akan mampu bersaing dalam kancah nasional bahkan internasional. Indramayu butuh pemimpin dan insan yang bertangan dingin yang ahirnya kemudian mampu menjadikan harapan kesejahteraan masyarakan indramayu bukan hanya angan yang tak juga kunjung tiba kapan masanya. Elit politik sibuk dengan berbagai macam strateginya melakukan move - move politik, strategi politik untuk merebut kekuasaan dan lumbung - lumbung basah dan sttategis, Akademisinya juga terkontaminasi dengan rayuan - rayuan dan angin - angin surga penguasa sehingga ekses yang luar basa terjadi pendidikan di politisasi menjadi akademisi pragmatis tanpa berfikir bagimana membangun eksistensi pendidikan indramayu sebagai sebuah amanah UU bahwa sejatinya spirit awal pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. banyak juga fakta lain sebagai sebuah kenyataan yang kita tidak dapat menghindar melainkan ikut memberikan rekomendasi akan nilai yang harus dijunjung tinggi sehingga dapat memberikan solusi akan kenyataan yang carut marut. Sangat bisa dibuktikan dan bukan celotehan anak bangsa yang kosong ketika ratusan guru menjadi boneka boneka kekuasaan yang disetir untuk pengamanan mantan kadisdik Suhaeli yang jelas -jelas melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan jelas Permendagri no 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa pejabat yang berwenang dalam pembuatan surat keputusan adalah bupati. dan faktanya SK no.927/Disdik.4.januari.2008 menjadi bukti otentik melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku yang harusnya mendapatkan sangsi hukum tapi saat ini penegak hukumnya pun mandul tak berarti, tetap saja koruptor dan pelanggar - pelanggar hukum mampu dengan mudah keluar dari ranjau hukum itu sendiri.
Dalam membangun pemerintahan tidak ayal elit politik menghalalkan segala cara untuk memenangkan dan merebut kepentingan politiknya, tidak juga hilang bahkan telah menjadi hal yang lumrah katanya, itu juga terjadi saat dimana sekarang indramayu akan menghadapi momentum demokrasi untuk memilih siapakah yang akan memimpin paska Bupati yang sekarang ada. tanggal 18 agustus perhelatan besar PEMILUKADA 2010 di usung dan juga tak ayal menuju beberapa hari kedepan banyak i8rama politik yang memanaskan atmosfer politik Indramayu. tahapan pemilukada telah berjalan dan KPU indramayu sedang sibuk mengatur sebagai panitia dan Panwaslu sebagai Wasitnya.
Satu momentum ranai dan kontrofersi ketika hari terahir pendaftaran cabup dan cawabup kenapa tidak partai Demokrat bak artis yang diperebutkan 2 pasangan Cabup dan cawabup sehingga hampir terjadi baku hantam.
Banyak dan ramai isu beredar di permukaan bahwa ada beberapa partai politik yang di bonsai oleh incumbent yang telah 10 tahun memimpin Indramayu dan faktanya dilapangan terjadi partai - partai yang diarahkan untuk merapat mengusung pasangan yang telah dikehendaki partainya dan istri bupati itu sendiri yang resmi diusung. salah satu contoh partai demokrat yang awalnya di klaim mengusun9 pasangannya tapi ternyata tidak bisa dibuktikan secara definitif.